Privacy by design berarti mengenali dampak pemrosesan data terhadap individu dan menanamkan safeguard yang proporsional sepanjang perencanaan, desain, build, operasi, dan penghentian produk. Ini bukan review kebijakan sesaat sebelum launch.
Petakan Perjalanan Data
Untuk setiap perjalanan produk, catat data pribadi, tujuan, sumber, dasar pemrosesan, pengguna, penerima, penyimpanan, lokasi, retensi, dan jalur penghapusan. Sertakan analytics, log, support tool, backup, vendor, dan data turunan.
Tetapkan pengendali, prosesor, product owner, system owner, dan pengambil keputusan privasi. Data yang tidak dapat ditemukan atau dimiliki tidak dapat dilindungi dan dihapus secara konsisten.
Minimalkan Sejak Default
Tantang setiap field: benar-benar perlu untuk tujuan yang dinyatakan atau hanya menarik untuk masa depan? Ambil data dengan presisi dan sensitivitas terendah yang masih berfungsi. Gunakan agregasi atau pemrosesan di perangkat jika mengurangi paparan.
Default harus menawarkan pengalaman wajar yang paling menjaga privasi. Pemrosesan opsional jangan disembunyikan di balik pilihan membingungkan.
Pisahkan Tujuan dan Akses
Rancang schema dan service agar data untuk satu tujuan tidak otomatis tersedia bagi tujuan lain. Tegakkan akses berdasarkan pekerjaan dan workload identity, dengan kontrol lebih kuat untuk data sensitif atau berskala besar.
Pseudonimisasi dapat mengurangi keterhubungan, tetapi jangan menyebutnya anonim jika identifikasi ulang masih mungkin.
Buat Hak Subjek Dapat Dilaksanakan
Sistem perlu mendukung akses, koreksi, keberatan atau penarikan bila berlaku, portabilitas, pembatasan, dan penghapusan sesuai aturan. Bangun verifikasi identitas, tracking request, pencarian lintas sistem, exception, dan bukti.
Hindari tombol “hapus” yang hanya menyembunyikan profil sementara salinan tetap ada di pencarian, analytics, export, dan vendor.
Nilai Pemrosesan Berisiko Sejak Awal
Evaluasi skala, sensitivitas, kelompok rentan, monitoring, keputusan otomatis, teknologi baru, serta konsekuensi penyalahgunaan atau kesalahan. Catat dampak pada individu sekaligus risiko organisasi.
Gunakan hasilnya untuk mengubah scope, data, default, akses, retensi, explainability, human review, dan vendor. Eskalasikan risiko sisa kepada pengambil keputusan.
Verifikasi Saat Delivery dan Operasi
Masukkan acceptance criteria privasi ke story dan architecture review. Uji permission, export, deletion, perubahan consent/preference, redaksi log, aliran vendor, serta failure case.
Pantau koleksi dan akses tak terduga. Review kembali saat tujuan, dataset, model, vendor, atau yurisdiksi berubah.
UU PDP Indonesia mengatur jenis data, hak subjek, pemrosesan, kewajiban pengendali/prosesor, transfer, dan sanksi. Kewajiban tepat bergantung konteks; libatkan penasihat hukum Indonesia dan jangan menganggap panduan engineering ini sebagai nasihat hukum.
Layanan cybersecurity DualByte dapat menerjemahkan kebutuhan privasi menjadi arsitektur, workflow, dan kontrol terverifikasi.
Sumber
Butuh bantuan implementasi?
Konsultasi gratis dengan tim DualByte untuk solusi teknologi bisnis Anda.
